Bulog Perketat Pengawasan Harga Beras Pascaswasembada

Meski Indonesia telah dinyatakan mencapai swasembada beras, pemerintah memastikan pengawasan harga komoditas pangan strategis tersebut tidak kendur. Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus “memelototi” harga beras di pasar, sebagai langkah menjaga stabilitas dan melindungi daya beli masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa swasembada bukan berarti pengawasan bisa dilepas. Justru, keberhasilan produksi dalam negeri harus diikuti dengan sistem distribusi dan pengendalian harga yang konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan konsumen.

“Harga beras di tingkat konsumen tetap harus mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Itu instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan melindungi daya beli masyarakat,” ujar Rizal di sela Rapat Kerja Nasional Bulog bertajuk Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 di Jakarta.

Roadshow Sidak Pasar, Dari Hulu ke Hilir

Rizal mengungkapkan bahwa Bulog tidak bekerja sendiri dalam menjaga harga beras. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Satgas Pangan Polri.

Bersama jajaran pemerintah tersebut, Bulog melakukan roadshow dan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga di tingkat pedagang tetap sesuai ketentuan dan tidak terjadi praktik penimbunan atau permainan harga.

“Kami dengan Bapak Menko Pangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan, keliling hampir seluruh Indonesia melaksanakan sidak di pasar,” kata Rizal.

Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan kondisi pasar relatif stabil, bahkan pada periode rawan gejolak harga seperti menjelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Harga Beras Masih Sesuai HET

Berdasarkan hasil pantauan langsung Bulog di lapangan, tidak ditemukan lonjakan signifikan harga beras maupun sembako lainnya. Rizal menegaskan bahwa harga beras medium dan premium masih berada dalam koridor yang ditetapkan pemerintah.

“Buktinya di lapangan enggak ada yang naik. Harga beras medium maksimal Rp12.500 per kilogram, sedangkan beras premium Rp14.900 per kilogram,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjut Rizal, menjadi indikator bahwa sistem pengendalian harga berjalan efektif. Kehadiran Satgas Pangan yang turun langsung ke pasar juga dinilai berkontribusi besar dalam mencegah spekulasi harga di tingkat pedagang.

“Satgas Pangan ikut terjun langsung ke lapangan. Alhamdulillah, tidak ada harga yang menonjol naik,” tambahnya.

Swasembada Bukan Akhir, Tapi Awal Tanggung Jawab

Rizal menekankan bahwa swasembada beras bukanlah titik akhir kebijakan pangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ketika produksi dalam negeri telah mencukupi, tantangan berikutnya adalah memastikan distribusi merata dan harga tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa fluktuasi harga pangan dapat berdampak langsung pada inflasi dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, Bulog memandang stabilitas harga sebagai bagian tak terpisahkan dari ketahanan pangan nasional.

“Stok aman saja tidak cukup. Yang penting adalah bagaimana stok itu bisa sampai ke masyarakat dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Saat ini, Bulog mengelola cadangan beras pemerintah dalam jumlah besar sebagai hasil penyerapan panen dalam negeri. Cadangan tersebut menjadi instrumen penting dalam intervensi pasar apabila terjadi potensi kenaikan harga.

Peran Distribusi dan Stok Nasional

Keberhasilan menjaga harga beras, menurut Rizal, tidak lepas dari konsistensi pengawasan distribusi dan kecukupan stok nasional. Dengan stok yang memadai, pemerintah memiliki ruang gerak untuk melakukan operasi pasar jika ditemukan gejolak harga di daerah tertentu.

Selain itu, Bulog juga memastikan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) berjalan tepat sasaran. Program ini menjadi salah satu alat utama pemerintah dalam menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Koordinasi antarlembaga terus diperkuat agar kebijakan pangan berjalan selaras, mulai dari hulu (produksi petani) hingga hilir (konsumen). Dengan pendekatan ini, Bulog berharap swasembada beras dapat berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Menjaga Kepercayaan Publik

Pengawasan harga beras juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan pemerintah. Rizal menyadari bahwa masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan swasembada dari angka produksi, tetapi dari realitas harga di pasar sehari-hari.

“Kalau masyarakat masih membeli beras dengan harga tinggi, artinya kebijakan belum sepenuhnya berhasil,” ujarnya.

Karena itu, Bulog memastikan pengawasan harga akan terus diperketat ke depan, seiring dengan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pedagang, dan konsumen. Stabilitas harga dinilai sebagai fondasi penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus stabilitas ekonomi secara umum.

Dengan langkah pengawasan yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor, Bulog optimistis harga beras nasional tetap terkendali. Swasembada beras pun diharapkan tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi benar-benar menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan pokoknya.

Baca Juga : Karakter Remaja Panti Asuhan Diasah Lewat Alam Terbuka

Cek Juga Artikel Dari Platform : bengkelpintar