DPR Percepat Pemulihan Pascabanjir dan Longsor Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mengambil langkah strategis dalam mempercepat pemulihan wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Melalui sebuah rapat koordinasi (rakor) yang akan digelar di Banda Aceh, DPR bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah akan mengevaluasi progres sekaligus menyusun langkah konkret untuk mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah daerah terdampak.

Rakor ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kerja pemerintah dalam penanganan bencana alam berskala besar. Sejumlah wilayah di Aceh diketahui mengalami kerusakan serius akibat banjir bandang dan longsor, bahkan sempat terisolasi cukup lama karena akses jalan terputus dan fasilitas publik lumpuh.

Pemetaan Daerah Terdampak Bencana

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi daerah terdampak ke dalam tiga kategori utama. Pemetaan ini bertujuan agar penanganan dilakukan lebih terarah dan sesuai tingkat kerusakan yang terjadi.

“Tiga kategori itu adalah daerah yang sudah sepenuhnya pulih, setengah pulih, dan yang belum pulih sama sekali,” ujar Tito dalam keterangannya.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, sejumlah kabupaten di Aceh masih masuk dalam kategori belum pulih sepenuhnya. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Wilayah-wilayah ini diketahui mengalami dampak cukup berat, mulai dari rusaknya infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, hingga terhambatnya layanan publik dasar.

Sebagian daerah tersebut juga sempat terisolasi selama beberapa hari akibat longsor yang menutup akses jalan utama. Kondisi ini menyebabkan distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan mengalami keterlambatan pada fase awal bencana.

Indikator Penilaian Pemulihan

Tito Karnavian menegaskan bahwa penilaian status pemulihan daerah tidak dilakukan secara sepihak, melainkan menggunakan sejumlah indikator krusial. Indikator tersebut mencakup berfungsinya pemerintahan daerah, ketersediaan layanan publik, kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan, keterbukaan akses transportasi, serta pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

“Kalau pemerintahan sudah berjalan, sekolah dan puskesmas berfungsi, jalan bisa dilalui, ekonomi mulai bergerak, itu bisa kita sebut setengah pulih atau pulih. Tapi kalau masih banyak yang lumpuh, berarti belum pulih,” jelas Tito.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, sekolah masih belum bisa beroperasi normal, fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, dan akses jalan desa hingga jalan penghubung antar-kabupaten masih tertutup material longsor.

Usulan Penambahan Personel TNI dan Polri

Melihat kondisi di lapangan yang masih membutuhkan penanganan cepat dan masif, Mendagri mengusulkan pengerahan tambahan personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga mencapai 10.000 orang.

Menurut Tito, keterlibatan TNI dan Polri sangat krusial, terutama dalam percepatan rekonstruksi fisik seperti pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan darurat, pembersihan material longsor, serta distribusi bantuan ke wilayah terpencil.

“Masih ada akses yang terputus dan layanan publik yang belum pulih. Kalau mau dipercepat, kekuatan personel harus ditambah. Karena itu saya usulkan pengerahan hingga 10 ribu personel TNI dan Polri,” tegasnya.

Selain membantu pekerjaan fisik, aparat juga diharapkan berperan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah terdampak agar proses pemulihan berjalan lancar tanpa gangguan.

Peran DPR dalam Pengawasan Pemulihan

Rapat koordinasi yang digelar DPR di Banda Aceh ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga unsur aparat keamanan. DPR menegaskan komitmennya untuk memastikan anggaran pemulihan digunakan secara tepat sasaran dan program rehabilitasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penanganan bencana. Rakor ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala di lapangan, baik dari sisi teknis, anggaran, maupun koordinasi antarinstansi.

Target Rampung Maret 2026

Pemerintah menargetkan proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dapat diselesaikan pada Maret 2026. Target ini dinilai realistis jika seluruh pihak bekerja secara terkoordinasi dan dukungan sumber daya manusia serta logistik dapat dimaksimalkan.

“Targetnya Maret 2026 sudah selesai. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau kita bergerak cepat dari sekarang,” ujar Tito.

Pemerintah juga menekankan pentingnya memanfaatkan waktu sebelum memasuki periode cuaca ekstrem berikutnya. Jika rekonstruksi tertunda, risiko bencana susulan dan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas bisa kembali terjadi.

Harapan Masyarakat Aceh

Bagi masyarakat Aceh, percepatan pemulihan bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga pemulihan kehidupan. Banyak warga kehilangan mata pencaharian akibat lahan pertanian rusak, akses pasar terputus, dan aktivitas ekonomi terhenti.

Dengan adanya rakor ini, masyarakat berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar hadir dan memberikan solusi nyata. Dukungan DPR dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan Aceh menjadi perhatian nasional.

Pemulihan pascabencana di Aceh bukan hanya tentang membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Rakor DPR bersama Satgas Pemerintah di Banda Aceh diharapkan menjadi titik penting untuk memastikan target pemulihan Maret 2026 dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca Juga : Rugi Rp9 Triliun akibat Scam, OJK Blokir 127 Ribu Rekening

Cek Juga Artikel Dari Platform : hotviralnews