Pemerintah Sudan Kembali ke Khartoum Usai Dua Tahun Perang

by mimin · January 13, 2026

Pemerintah Sudan secara resmi kembali berkantor di ibu kota Khartoum pada Minggu, 11 Januari 2026. Langkah bersejarah ini menandai pertama kalinya pemerintahan pusat kembali menjalankan aktivitas dari ibu kota sejak pecahnya perang saudara dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada April 2023. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kamel Idris, yang menyebut kepulangan ini sebagai titik balik penting bagi masa depan Sudan.

Berbicara di hadapan warga setibanya dari Port Sudan, yang selama hampir dua tahun berfungsi sebagai ibu kota sementara, Idris menyampaikan pesan simbolik tentang kembalinya negara ke pusatnya.

“Hari ini kami kembali, dan bersama kami kembali pula pemerintahan harapan ke ibu kota negara,” ujar Idris, dikutip dari Anadolu Agency.
“Kami berjanji meningkatkan layanan publik dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat,” lanjutnya.

Simbol Pemulihan Kedaulatan Negara

Kepulangan pemerintah ke Khartoum memiliki makna yang melampaui sekadar perpindahan kantor administratif. Selama konflik berkepanjangan, ibu kota Sudan menjadi salah satu medan pertempuran utama antara militer nasional dan RSF. Pertempuran sengit merusak infrastruktur vital, memaksa jutaan warga mengungsi, serta melumpuhkan fungsi pemerintahan.

Dengan kembalinya pemerintahan pusat, Sudan ingin mengirimkan sinyal kuat kepada dunia internasional dan warganya sendiri bahwa negara mulai keluar dari fase perang terbuka menuju tahap stabilisasi dan rekonstruksi. Keputusan ini juga dipandang sebagai upaya memperkuat legitimasi negara di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung.

Janji Perbaikan Layanan Publik

Dalam pernyataannya, Idris menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemulihan layanan dasar yang hancur akibat konflik. Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi fokus utama dalam agenda awal pemerintahan pascaperang.

Ia berjanji membangun kembali rumah sakit yang rusak, meningkatkan kapasitas layanan medis, serta merehabilitasi sekolah dan universitas. Perhatian khusus diberikan pada University of Khartoum, institusi pendidikan tertua dan paling prestisius di Sudan yang terdampak parah selama perang.

“Pendidikan adalah fondasi masa depan. Kami akan memastikan universitas dan sekolah kembali berfungsi agar generasi muda tidak kehilangan harapan,” ujar Idris.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan keamanan dan kondisi hidup masyarakat Khartoum, yang selama dua tahun hidup di tengah ketidakpastian dan kekerasan bersenjata.

Target Ekonomi: Inflasi dan Pertumbuhan

Di bidang ekonomi, Idris menyampaikan bahwa pemerintah telah mengajukan anggaran negara 2026 dengan pendekatan hati-hati. Anggaran tersebut disusun tanpa menambah beban keuangan masyarakat, yang selama konflik mengalami tekanan berat akibat inflasi dan kelangkaan barang.

Pemerintah menargetkan penurunan inflasi hingga 70 persen, dari posisi terakhir 74,2 persen berdasarkan data resmi November 2025. Selain itu, anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hingga 10 persen, sebuah target ambisius di tengah kondisi pascaperang.

Langkah lain yang ditempuh adalah menekan kurs pasar paralel, yang selama konflik menjadi salah satu pemicu instabilitas ekonomi. Pemerintah berharap stabilisasi nilai tukar dapat mengembalikan kepercayaan investor dan memperlancar arus perdagangan.

“Tahun Perdamaian” Versi Pemerintah

Idris menyebut tahun 2026 sebagai “tahun perdamaian,” yang ia gambarkan sebagai “perdamaian bagi mereka yang berani dan menang.” Pernyataan ini mencerminkan optimisme pemerintah, sekaligus menunjukkan pendekatan tegas terhadap kelompok bersenjata yang masih menentang otoritas negara.

Sebelumnya, pada 21 Mei, militer Sudan mengumumkan telah kembali menguasai sepenuhnya Khartoum dan menyatakan ibu kota bebas dari RSF setelah pertempuran sengit di wilayah Salha, selatan kota. Pernyataan tersebut menjadi dasar utama bagi keputusan pemerintah untuk kembali berkantor di ibu kota.

Peta Kekuasaan Pasca-Perang

Meski Khartoum telah dinyatakan aman, konflik di Sudan belum sepenuhnya berakhir. Dari total 18 negara bagian, RSF masih menguasai lima negara bagian di wilayah Darfur bagian barat, kecuali beberapa wilayah di Darfur Utara yang masih berada di bawah kendali militer.

Sementara itu, militer Sudan menguasai sebagian besar wilayah di 13 negara bagian lainnya, termasuk kawasan selatan, utara, timur, dan tengah Sudan. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan stabilitas nasional secara menyeluruh.

Pada Juli tahun lalu, Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Abdel Fattah al-Burhan membentuk komite nasional untuk menyiapkan pemulihan cepat Khartoum serta memfasilitasi kepulangan lembaga federal dan warga sipil ke ibu kota.

Krisis Kemanusiaan yang Masih Membayangi

Perang antara militer Sudan dan RSF yang meletus pada April 2023 berawal dari sengketa penyatuan institusi militer dalam proses transisi politik. Konflik tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke negara-negara tetangga.

Organisasi kemanusiaan internasional berulang kali memperingatkan bahwa Sudan menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Kekurangan pangan, layanan kesehatan yang lumpuh, serta akses bantuan yang terbatas masih menjadi persoalan serius.

Kepulangan pemerintah ke Khartoum diharapkan dapat mempercepat koordinasi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Namun, banyak pengamat menilai keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga keamanan, merangkul wilayah-wilayah yang masih berkonflik, serta membangun kembali kepercayaan publik.

Awal Babak Baru Sudan

Kembalinya pemerintahan Sudan ke Khartoum bukanlah akhir dari perjalanan panjang pemulihan negara tersebut. Namun, langkah ini menjadi simbol penting bahwa Sudan berusaha bangkit dari keterpurukan akibat perang.

Dengan janji perbaikan layanan publik, target ekonomi ambisius, dan komitmen keamanan, pemerintah berharap dapat membuka babak baru menuju stabilitas dan perdamaian berkelanjutan. Bagi jutaan warga Sudan yang terdampak konflik, kepulangan negara ke ibu kota menjadi secercah harapan di tengah puing-puing perang yang masih membekas.

Cek Juga Artikel Dari Platform : carimobilindonesia